Pemerintah Luncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup

09 OCT 2019

Nomor : SP.397/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019

 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Rabu, 9 Oktober 2019.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, KLHK, serta Kementerian Keuangan, secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Peluncuran BPDLH ini dilakukan di taman kompleks Kementerian Keuangan di Jakarta (9/10).
 
Menteri LHK, Siti Nurbaya pada pidatonya di hadapan para Duta Besar negara sahabat, perwakilan Kementerian/ Lembaga, serta stakeholder terkait menyampaikan bahwa, BPDLH akan menjadi salah satu mekanisme pembiayaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Kehadiran BPDLH ini melengkapi upaya dan langkah dari kebijakan Presiden Joko Widodo yang menekankan bahwa perlindungan dan pembangunan lingkungan adalah hal yang sangat penting. 
 

Pencegahan dan Kolaborasi Jadi Kunci Pengendalian Karhutla

08 OCT 2019

Nomor : SP. 396/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019

 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 8 Oktober 2019. Berdasarkan survey dan diskusi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, menunjukkan bahwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), disebabkan karena faktor manusia, disengaja, dan pelakunya merupakan suruhan pihak lain, serta dimaksudkan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan.
 
Demikian disampaikan Direktur Jenderal PPI Ruandha Agung Sugardiman pada acara FGD Divisi Humas Polri dengan Tema “Solusi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla Berbasis Kolaborasi Antar Lembaga Terkait”, yang dilaksanakan di Jakarta, (08/10).
 
“Kedepan, pencegahan yang akan kita lakukan yaitu dengan membantu masyarakat menyiapkan lahan tanpa bakar. Kemudian menjamin kesejahtaraan masyarakat, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang dibayar untuk membakar lahan. Jadi saya yakin dengan seperti itu strategi kita, karhutla dapat dicegah, ” ujar Ruandha.
 

Tindak Tegas Kejahatan Karhutla, KLHK Rilis 64 Perusahaan dan Sidik Delapan Korporasi

 04 OCT 2019

Nomor : SP. 394/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019

 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 4 Oktober 2019.
Selain menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kalimantan dan Sumatera. Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), juga merilis sejumlah pelaku atau dalang dibalik Karhutla.
 
Pelaku kebakaran hutan dan lahan ini terdiri dari 64 perusahaan baik luar negeri maupun lokal, puluhan tersangka dan jumlah kasus dari masing-masing daerah.
 
“Mengenai penegakan hukum, sampai dengan saat ini telah dilaksanakan penyegelan oleh KLHK sebanyak 64 perusahaan,” kata Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim KLHK Ruandha Agung Sugadirman pada Konferensi Pers di Media Center KLHK, Jakarta, Jum’at (4/10)
 

Pulau Komodo Tetap Terbuka untuk Wisatawan

03 OCT 2019
Nomor: SP. 390/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019
 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 3 Oktober 2019. Wacana penutupan sementara Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, yang telah bergulir sejak akhir Januari 2019, mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengkajian sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/MENLHK/SETJEN/KSA.3/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Pengelolaan Taman Nasional Komodo sebagai Kawasan Tujuan Wisata Alam Eksklusif.
 
Taman Nasional Komodo merupakan taman nasional yang mempunyai 2 status internasional yang ditetapkan oleh UNESCO yaitu Cagar Biosfer (Biosphere Reserve) sejak tahun 1977 dan Warisan Alam Dunia (Natural World Heritage Site) pada sejak 1991. Selain itu pada tahun 2012 Taman Nasional Komodo mendapat predikat sebagai 7 keajaiban dunia (New 7 Wonder). Dengan menyandang beberapa status internasional tersebut berarti bahwa Taman Nasional Komodo bukan saja menjadi milik Pemerintah Indonesia namun juga sudah menjadi milik dunia internasional.
Taman Nasional Komodo merupakan habitat satwa Komodo (Varanus komodoensis) yang merupakan kadal terbesar di dunia dan endemik di Indonesia. Keberadaan satwa Komodo di kawasan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan nusantara dan mancanegara untuk berkunjung ke Taman Nasional Komodo.
 

Dua WNA Singapura Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Impor Limbah Tanpa Izin

 
 03 OCT 2019
Nomor: SP. 391/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019
 
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 03 Oktober 2019. Penyidik KLHK menetapkan dua Warga Negara Asing (WNA) Singapura yaitu LSW dan KWL (Direktur PT ART) sebagai tersangka kasus memasukkan 87 kontainer limbah berupa skrap plastik yang terkontaminasi limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 
Berdasarkan keterangan tersangka, 87 kontainer limbah diimpor dari Hongkong, Spanyol, Kanada, Australia dan Jepang, masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok 13 Juni 2019. Sebanyak 24 kontainer berada di Kawasan Berikat PT. Advance Recyle Technology (ATP) di Cikupa Tangerang dan 63 kontainer masih di Pelabuhan Tanjung Priok. Saat memproses barang bukti, penyidik menemukan skrap plastik terkontaminasi limbah B3 berupa printed circuit board (PCB), remote control bekas, baterai bekas, kabel bekas.
 

KLHK Terapkan Tiga Langkah Penguatan Penegakan Hukum Karhutla

01 OCT 2019
Nomor: SP. 389/HUMAS/PP/HMS.3/10/2019
Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Selasa, 01 Oktober 2019. Untuk memperkuat efek jera, KLHK akan memperluas skala penindakan dalam penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Tiga langkah penguatan tersebut meliputi pelibatan Pemda dalam pengawasan, menerapkan pidana tambahan, dan penegakan hukum multidoor.
 
Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Rasio Ridho Sani, menyampaikan penerbitan izin menjadi wewenang Bupati/Walikota. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong Bupati/Walikota menggunakan wewenangnya dalam penegakan hukum melalui penghentian kegiatan, pembekuan maupun pencabutan izin.
 
Penegakan hukum pidana tambahan, menurut Rasio Ridho, dapat berupa perampasan keuntungan, penyegelan dengan penerapan geospasial satellite image forensic, dan soil forensic. Pihaknya juga bekerjasama dengan Polri dan Kejaksaan menerapkan sejumlah perundangan untuk menjerat pelaku karhutla yaitu Undang-Undang (UU) Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Tentang Kehutanan, UU Tentang Perkebunan, dan UU Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 

Nama-Nama Mahasiswa S2 Beasiswa Bebas SPP Pascasarjana Unila 2019/2020

Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1781/UN26/KM.02.00.02/2019 Tentang Penentuan Nama-Nama Mahasiswa S2 yang Diterima Melalui Beasiswa Bebas SPP Pascasarjana Universitas Lampung Tahun Akademik 2019/2020, dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Pemerintah Tingkatkan Koordinasi Kesiapsiagaan Karhutla

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kamis, 18 Juli 2019.
Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Pemerintah melalui Kemenko Polhukam menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan antisipasi Pengendalian Karhutla Semester I tahun 2019 di Provinsi Riau, (18/07). 
 
Rapat Koordinasi dipimpin oleh Deputi V Kabtibmas dan dihadiri oleh Gubernur Jambi, Wakil Gubernur Riau, Danrem Riau, Kapolda Riau, serta perwakilan provinsi rawan karhutla yang meliputi BPBD, Danrem, dan Kapolda dari 16 provinsi, dan juga dari Kementerian/Lembaga Pusat, antara lain Kemenko PMK, KLHK, Kementan, BMKG, BNPB, LAPAN. 
 
Upaya pengendalian karhutla telah dilakukan oleh kementerian/lembaga lain yang diawali dengan koordinasi antar instansi dan aksi-aksi di tingkat tapak. Sebagaimana telah dilakukan oleh KLHK melalui patroli terpadu di tingkat desa, pelibatan masyarakat dalam pencegahan karhutla. 

Tiga Inovasi KLHK Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019

Jakarta, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 19 Juli 2019. SVLK, SIPONGI dan PROPER, tiga inovasi pelayanan publik KLHK meraih penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Penyerahan penghargaan tersebut dilakukan pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Gumaya Tower, Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis  malam(18/07/2019).
 
SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) meraih penghargaan sebagai inovasi yang ikut dilombakan ditingkat internasional yaitu pada kompetisi United Nation Public Service Award 2019. Sementara PROPER (Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan) dan SIPONGI (Sistem Informasi Deteksi Dini Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Web) menjadi dua dari 99 Inovasi Pelayanan Publik terbaik tahun 2019 dengan menyisihkan 3.156 pendaftar dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) tahun ini. 
 

11 Mahasiswa Ikuti Tes Hafalan Quran

(Unila): Badan Pengelola Penerimaan Mahasiswa Baru (BPPMB) Universitas Lampung (Unila) selenggarakan tes wawancara bagi 11 mahasiswa hasil penjaringan program prestasi khusus bidang keagamaan. Tes berlangsung di ruang kerja wakil rektor bidang akademik Unila lantai 2 Rektorat, Jumat (19/7/2019).

Ke-11 mahasiswa dites langsung oleh Ustad Nur Kholis, Lc., M.A., salah satu hafiz Quran dari Yayasan Darul Fattah Bandarlampung beserta tim BPPMB Universitas Lampung.

Muhamad Komarudin, S.T., M.T., selaku Humas BPPMB Unila menyampaikan, pada awalnya ada sekitar 30 orang yang mendaftar. Namun sebagian pendaftar itu dinyatakan tidak lulus secara administrasi lantaran hanya menyertakan sertifikat sebagai tanda bukti.

Sehingga hanya tersisa 11 calon mahasiswa. Mereka memiliki variasi jumlah hafalan Quran yang berbeda mulai dari 15 hingga 30 juz. Sementara persyaratan dari Unila minimal calon mahasiswa memiliki hafalan 10 juz Al Quran baru dapat mengikuti seleksi masuk melalui jalur prestasi khusus bidang keagamaan.

“Calon mahasiswa yang mengikuti seleksi ini dapat mengambil program studi di semua fakultas di lingkungan Universitas Lampung,” ujarnya.

Design Downloaded from free wordpress themes | free website templates | Free Web Icons.